SEMARANG, jatengjuara.com — Pemerintah mulai menggeser fokus pengembangan program Koperasi Desa Merah Putih dari tahap pembentukan kelembagaan menuju penguatan operasional berbasis teknologi digital di berbagai daerah.
Setelah lebih dari 80 ribu koperasi terbentuk dan memiliki badan hukum, pemerintah kini memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung serta kesiapan operasional koperasi modern di tingkat desa.
Kementerian Koperasi menyebut fase pembentukan kelembagaan telah selesai, sehingga tahapan berikutnya diarahkan pada pengoperasian koperasi secara nyata melalui pembangunan gedung, sistem layanan digital, hingga pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa.
“Fase pertama sudah terlewati, sekarang kita masuk ke fase pembangunan dan operasional. Sudah ada sekitar 7.000 bangunan koperasi yang siap beroperasi,” ujar Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi, dalam acara “Cerita Koperasi Desa Jadi Berita Bermakna” di Semarang, Rabu 6 Mei 2026.
Sebagai langkah percepatan, pemerintah juga menyiapkan puluhan ribu gerai koperasi yang akan difungsikan sebagai pusat distribusi dan layanan ekonomi masyarakat berbasis koperasi.
Peluncuran sekitar 30 ribu gedung gerai koperasi ditargetkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Gerai tersebut nantinya akan terhubung dengan sistem digital guna memperkuat layanan ekonomi desa secara terintegrasi.
Di tengah percepatan tersebut, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam mewujudkan koperasi desa berbasis digital, terutama terkait infrastruktur dasar di sejumlah wilayah.
“Untuk membangun koperasi modern, kita butuh dukungan listrik dan internet. Ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” jelas Riza.
Selain persoalan infrastruktur, tantangan lain yang dihadapi adalah masih tingginya kesenjangan literasi digital masyarakat antarwilayah. Pemerintah menilai edukasi dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci agar transformasi koperasi digital dapat berjalan optimal.
Masalah ketersediaan lahan juga menjadi perhatian, khususnya di kawasan perkotaan. Pada konsep awal, pembangunan koperasi membutuhkan lahan minimal sekitar 1.000 meter persegi. Namun pemerintah kini tengah menyiapkan alternatif desain untuk wilayah dengan lahan terbatas.
“Terkait lahan di bawah 1.000 meter persegi, saat ini sedang disiapkan skema dan desainnya,” katanya.
Untuk mempercepat implementasi program, pemerintah turut membuka akses kemitraan strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta memberikan dukungan regulasi bagi pengembangan koperasi desa.
Selain penguatan fisik, sistem tata kelola koperasi juga sedang dipersiapkan, termasuk dukungan manajemen dan pembiayaan melalui pola kolaborasi dengan berbagai pihak.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri diposisikan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ekonomi inklusif berbasis komunitas hingga tingkat desa.
Dengan kombinasi penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, dan digitalisasi layanan, koperasi desa diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput.
“Ke depan, kami optimistis koperasi desa bisa berkembang lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Riza. (jj02/e02
