SURAKARTA, jatengjuara.com – Curah hujan tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah di Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir memunculkan kekhawatiran baru di sektor pertanian. Lahan sawah di beberapa daerah dilaporkan terdampak banjir, sehingga berpotensi mengganggu masa tanam hingga berujung gagal panen.
Merespons kondisi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak cuaca ekstrem untuk segera mengajukan asuransi gagal panen sebagai bentuk perlindungan bagi para petani.
Arahan itu disampaikan Luthfi saat menghadiri agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Rabu (14/1/2026).
Beberapa wilayah yang saat ini terdampak hujan ekstrem antara lain Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Genangan dan banjir di daerah tersebut dilaporkan telah merambah ke area persawahan milik warga.
Gubernur meminta pemerintah daerah setempat segera mendata luasan lahan yang berpotensi mengalami gagal panen, lalu melaporkannya kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk proses pengajuan asuransi.
“Kabupaten yang terdampak, seperti Kudus, Pati, dan Jepara, agar segera mengajukan asuransi gagal panen,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Meski demikian, dampaknya bisa diminimalkan melalui langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang baik dari pemerintah daerah.
Menurutnya, penguatan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana di tingkat kabupaten dan kota menjadi kunci. Hal itu mencakup kesiapan penetapan status darurat, pembentukan satuan tugas, hingga pemenuhan kebutuhan logistik dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Luthfi juga menekankan bahwa upaya menjaga ketahanan pangan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta lintas instansi.
“Target ketahanan pangan tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Perlu kerja bersama para bupati dan wali kota,” ujarnya.
Sebagai informasi, komitmen ketahanan pangan tersebut menjadi bagian dari langkah Jawa Tengah dalam mewujudkan swasembada pangan pada 2026, termasuk mengejar target produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG). (jj02/e02)
