SEMARANG, jatengjuara.com – Fraksi PKS DPRD Kota Semarang menyoroti masih simpang siurnya informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyesatkan orang tua siswa dan mengganggu penyaluran bantuan pendidikan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Dini Inayati, menegaskan bahwa pengajuan PIP dan KIP memiliki mekanisme baku yang tidak bisa dilakukan secara perorangan. Ia menolak anggapan bahwa bantuan tersebut dapat diurus langsung oleh orang tua siswa, terlebih melalui jalur informal.
“PIP dan KIP tidak diajukan oleh orang tua, apalagi lewat permintaan ke dewan. Pengusulan sepenuhnya melalui sekolah dan diproses oleh operator Dapodik,” ujar Dini, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, sekolah memegang peran kunci karena seluruh data calon penerima bantuan bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Tanpa pengusulan dan verifikasi dari sekolah, bantuan tidak akan diproses oleh pemerintah pusat.
Dini menyebut kesalahpahaman yang berkembang di lapangan perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan kekecewaan di kalangan wali murid. Ia menilai masih ada pihak yang memberikan informasi tidak utuh terkait alur pengajuan bantuan pendidikan.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Kota Semarang turun tangan secara aktif untuk memastikan seluruh satuan pendidikan memahami dan menyampaikan prosedur yang benar kepada masyarakat.
“Disdik harus menegaskan peran sekolah dan memastikan tidak ada guru atau tenaga pendidik yang memberikan arahan keliru kepada orang tua,” tegasnya.
Dini berharap dengan penegasan tersebut, distribusi PIP dan KIP di Kota Semarang dapat berjalan lebih transparan, tertib, dan tepat sasaran, sesuai data resmi yang tercatat dalam sistem pendidikan nasional. (jj02/e02)
