PATI, jatengjuara.com – Pemerintah pusat menunjuk Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati menyusul penetapan Bupati Sudewo sebagai tersangka kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penugasan tersebut didasarkan pada radiogram Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Menindaklanjuti instruksi itu, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan surat penugasan Nomor 131/0000757 tertanggal 20 Januari 2026 yang memberi kewenangan kepada wakil bupati untuk menjalankan tugas kepala daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Surat penugasan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen kepada Risma Ardhi Chandra di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan ketenangan birokrasi di tengah situasi yang berkembang. Ia meminta Plt Bupati Pati segera mengonsolidasikan jajaran organisasi perangkat daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
“Yang utama adalah menjaga ketentraman dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu,” kata Taj Yasin.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pati untuk tetap bekerja profesional dan solid. Dukungan Forkopimda, menurutnya, menjadi kunci agar pemerintahan daerah tetap efektif.
“Sekarang saatnya fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Taj Yasin turut meminta unsur TNI dan Polri mengedepankan langkah persuasif dalam menjaga keamanan dan mengantisipasi potensi gejolak sosial akibat dinamika politik yang terjadi.
Sementara itu, Risma Ardhi Chandra menyatakan siap menjalankan mandat sebagai Plt Bupati Pati. Ia menegaskan komitmennya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Kami memastikan pemerintahan Kabupaten Pati tetap berjalan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas,” ujarnya.
Chandra menilai kehadiran pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi bentuk dukungan sekaligus arahan strategis dalam menghadapi situasi transisi kepemimpinan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan demi keberlanjutan pembangunan daerah.
“Dengan kebersamaan dan niat yang tulus, agenda pembangunan Pati harus tetap berjalan,” katanya.
Sebagai catatan, Bupati Pati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 20 Januari 2026 setelah terjaring OTT terkait dugaan pemerasan dalam praktik jual beli jabatan perangkat desa. (jj02/e02)
