SEMARANG, jatengjuara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan pendataan dampak kerusakan infrastruktur akibat banjir yang melanda wilayah Pantai Utara (Pantura). Langkah ini dilakukan di tengah upaya penanganan banjir yang hingga kini masih berlangsung di sejumlah daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, proses inventarisasi kerusakan baru memasuki tahap awal. Fokus utama diarahkan pada jalur Pantura yang memiliki peran strategis sebagai penghubung logistik dan aktivitas ekonomi.
“Penanganan banjir masih berjalan, tetapi kami sudah mulai menghitung dampak pascabencana, termasuk kerusakan infrastruktur,” ujar Taj Yasin usai menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Ia menyebut, ruas Pantura dari Kabupaten Rembang hingga Kota Semarang menjadi prioritas perhatian. Selain jalan nasional, sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten juga terdampak akibat tingginya volume kendaraan yang tetap melintas saat banjir.
“Kerusakan belum kami hitung secara menyeluruh, baik dari Rembang ke Semarang maupun ke arah barat,” jelasnya.
Pemprov Jateng juga mulai menyiapkan skema pengajuan anggaran ke pemerintah pusat. Salah satu fokusnya adalah pembangunan dan peninggian tanggul sebagai langkah mitigasi agar banjir serupa tidak terulang pada tahun mendatang.
Untuk wilayah Kabupaten Pati, Taj Yasin menjelaskan banjir dipicu oleh tingginya debit air yang meluap dari sungai. Kondisi tersebut menuntut penanganan struktural berupa normalisasi sungai maupun peninggian tanggul.
“Debit air yang terlalu besar menyebabkan limpasan. Artinya, perlu intervensi fisik agar kapasitas sungai mencukupi,” katanya.
Situasi diperparah oleh banjir rob yang terjadi bersamaan, sehingga memperlambat proses pembuangan air ke laut.
Sementara di Kota Pekalongan, Pemprov Jateng menilai pembangunan bendungan karet di Sungai Bremi menjadi kebutuhan mendesak, meski membutuhkan anggaran besar. Rencana serupa juga disiapkan untuk wilayah hilir Kabupaten Pati.
Namun, Taj Yasin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak bisa dilakukan sepihak. Ia menekankan pentingnya dialog dengan masyarakat, khususnya nelayan yang bergantung pada akses sungai.
“Pemasangan tanggul karet bisa berdampak pada akses kapal nelayan. Karena itu, masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Untuk penanganan darurat, Pemprov Jateng bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Pantura, termasuk Pati dan Pekalongan. Operasi tersebut telah berlangsung sejak 15 Januari dan diperpanjang hingga 24 Januari, sambil menunggu evaluasi cuaca dari BMKG.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menyampaikan bahwa banjir masih menggenangi sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Pati, Kudus, dan Pekalongan. Dampak kerugian pun diperkirakan cukup besar.
Meski demikian, BPBD menegaskan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Proses evakuasi terus dilakukan dengan melibatkan TNI, Polri, dan relawan, terutama untuk kelompok rentan.
“Seluruh lokasi pengungsian memanfaatkan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan aula. Kebutuhan pangan didukung oleh Kemensos, Dinsos, PMI, Baznas, serta masyarakat,” kata Bergas.
Ia berharap, ke depan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dirancang lebih adaptif terhadap risiko bencana. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem dengan memahami jalur dan titik evakuasi sejak dini.
“Informasi harus cepat disampaikan dan masyarakat sudah tahu ke mana harus mengungsi agar tidak panik saat bencana terjadi,” pungkasnya. (jj02/e02)
