SEMARANG, jatengjuara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengetatkan pengawasan harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan seluruh kepala daerah agar mengantisipasi lonjakan harga akibat distribusi tersendat maupun praktik spekulasi di pasar.
Pesan itu disampaikan Luthfi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah di Semarang, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan, stabilitas harga pangan tidak boleh terganggu oleh persoalan teknis maupun ulah pihak tertentu. Peran BUMD, kata dia, harus nyata dalam memastikan distribusi tetap lancar.
“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegas Luthfi.
Menurutnya, Ramadan dan Idulfitri selalu diikuti lonjakan permintaan bahan pokok. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga jika tidak diantisipasi sejak dini, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng.
“Kebutuhan masyarakat meningkat, maka potensi kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Sebagai langkah transparansi, Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota memasang dashboard harga di pasar-pasar utama. Papan pantau tersebut harus diperbarui secara berkala agar masyarakat dapat mengakses informasi harga secara terbuka.
“Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar daerah sentra produksi tidak justru mengalami kekurangan stok akibat distribusi yang tidak terkendali.
“Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal,” katanya.
Selain isu inflasi, Luthfi menyoroti perlunya perlindungan lahan pertanian melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah, menurutnya, harus tetap dijaga untuk menopang produksi pangan.
“Lahan pertanian harus kita pertahankan. Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho melaporkan inflasi tahunan (year on year/yoy) Jawa Tengah pada Januari 2026 berada di angka 2,83 persen, dengan deflasi bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,35 persen.
“Inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru,” beber Nugroho.
Meski demikian, BI mengingatkan potensi tekanan harga saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetap perlu diwaspadai.
“Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” ujarnya. (jj02/e02)
