Semarang, jatengjuara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap menindaklanjuti seluruh catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja ketahanan pangan. Evaluasi tersebut menjadi pijakan bagi Pemprov Jateng untuk memperkuat fondasi pangan di tengah keterbatasan lahan dan tantangan perubahan lingkungan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, seluruh rekomendasi BPK akan dipelajari secara menyeluruh dan dijadikan dasar perbaikan kebijakan ke depan.
“Kami menyambut baik koreksi dari BPK. Semua catatan akan kami tindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja di lapangan,” kata Taj Yasin usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2025 di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (20/1/2026).
Dalam LHP tersebut, BPK menyoroti tiga persoalan utama, yakni belum optimalnya pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan yang terdampak alih fungsi lahan, serta lemahnya konservasi sumber daya air untuk mendukung irigasi pertanian padi.
Taj Yasin menilai pembenahan data menjadi pekerjaan mendesak karena berkaitan langsung dengan perencanaan dan target ketahanan pangan daerah. Ia meminta Dinas Pertanian Jawa Tengah segera melakukan sinkronisasi data lahan sekaligus mengevaluasi kondisi lahan pertanian yang terdampak alih fungsi.
“Data harus cepat dibereskan. Tanpa data yang akurat, kebijakan akan meleset,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan lahan, Pemprov Jateng, lanjut Taj Yasin, dituntut berpikir strategis agar peran Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional tetap terjaga. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengaktifkan kembali lahan pertanian tidak produktif akibat minimnya irigasi.
Pemprov Jateng kini berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memulihkan fungsi jaringan irigasi, khususnya pada lahan sawah tadah hujan yang selama ini terbengkalai.
“Kita dorong lahan-lahan yang sebelumnya tidak menghasilkan agar kembali produktif,” tegasnya.
Upaya serupa juga dilakukan di wilayah pesisir, seperti Kabupaten dan Kota Pekalongan. Lahan pertanian yang sebelumnya terdampak rob dan kini mulai mengering, kembali dipersiapkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Pemprov Jateng mendorong peningkatan produktivitas lahan yang masih aktif.
“Targetnya bukan hanya mempertahankan lahan, tapi meningkatkan hasil panen. Dari sebelumnya 5 sampai 9 ton per hektare, kami dorong bisa menembus di atas 10 ton,” kata Taj Yasin.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah menyampaikan, pemeriksaan yang dilakukan menilai kinerja program ketahanan pangan Pemprov Jateng secara menyeluruh. Meski mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan, BPK masih menemukan sejumlah aspek yang perlu dibenahi.
“Secara umum sudah banyak langkah positif. Namun masih ada pekerjaan rumah, terutama terkait akurasi data pangan dan pengendalian alih fungsi lahan,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menekankan, ketepatan data menjadi kunci dalam perumusan kebijakan pangan. Tanpa data yang sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota, efektivitas program ketahanan pangan akan sulit dicapai. (jj02/e02)
