SEMARANG, jatengjuara.com – DPRD Jawa Tengah akan memanggil Dinas Komunikasi dan Informatika (Komdigi) serta Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah untuk meminta penjelasan terkait dugaan kebocoran 1,2 juta data warga penerima bantuan sosial. Pemanggilan dijadwalkan berlangsung pekan depan sekaligus menjadi forum evaluasi terhadap sistem keamanan siber milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh mengatakan, insiden tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan data pribadi masyarakat yang disimpan pemerintah.
“Saya turut prihatin kenapa data yang sudah disimpan oleh Dinas Sosial kok sampai bisa ditembus oleh hacker. Ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Imam saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (17/7/2026).
Menurut Imam, Komisi A akan mengundang Komdigi Jateng dan membuka peluang menggelar rapat gabungan dengan Komisi E DPRD Jateng yang membidangi urusan sosial agar pembahasan lebih menyeluruh.
“Nanti pasti saya panggil Komdigi. Kalau memungkinkan, bisa rapat gabungan dengan Komisi E supaya penjelasannya komprehensif,” ujarnya.
Ia menilai kebocoran data dalam jumlah besar menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem penyimpanan dan pengamanan seluruh basis data yang dimiliki.
“Pemerintah harus mengevaluasi lagi software-software yang digunakan untuk penyimpanan database. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” katanya.
Selain evaluasi internal, Imam mendorong Komdigi berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memperkuat perlindungan terhadap sistem informasi pemerintah daerah.
“Harus ada langkah konkret, koordinasi dengan OPD terkait dan juga konsultasi dengan BSSN supaya teknologi yang kita miliki tidak mudah ditembus hacker lagi,” ujar dia.
Imam juga menilai perlu ada peninjauan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan sistem keamanan siber. Menurutnya, kecukupan anggaran harus dipastikan agar perlindungan terhadap database pemerintah berjalan optimal.
“Kita juga harus melihat apakah anggaran untuk perawatan dan menjaga keamanan database itu memang sudah memadai atau belum. Itu harus dihitung kembali,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah menyimpan data jutaan penduduk sehingga peningkatan kemampuan sistem keamanan harus menjadi prioritas di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya ancaman kejahatan siber.
“Pemerintah jangan sampai kalah pintar dengan yang menggunakan teknologi. Langkah antisipasi harus terus diperkuat supaya sistem yang kita miliki tidak mudah ditembus,” pungkasnya. (jj02/e02)
