BOGOR, jatengjuara.com — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Rakornas tersebut diikuti oleh jajaran kementerian dan lembaga, kepala daerah dari seluruh Indonesia, unsur Forkopimda, hingga pejabat pemerintah kabupaten dan kota. Tercatat sebanyak 4.011 peserta hadir dalam forum nasional tersebut.
Kegiatan ini menjadi wadah penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mengakselerasi pelaksanaan program prioritas Presiden yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagai bagian dari agenda menuju Indonesia Emas 2045.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan untuk menuntaskan persoalan kemiskinan. Presiden mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja lebih konkret dan berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, Presiden juga memaparkan berbagai program unggulan yang telah berjalan dan akan terus diperkuat, mulai dari swasembada pangan, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, layanan cek kesehatan gratis, hingga program makan bergizi gratis.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai arahan Presiden menjadi penguat semangat bagi para kepala daerah agar tetap fokus pada pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
“Arahan Presiden menegaskan bahwa tugas utama kita adalah melayani rakyat,” kata Ahmad Luthfi usai Rakornas.
Senada, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyebut Rakornas menjadi momentum penguatan nilai pengabdian dan bela negara bagi para pemimpin daerah.
“Kita diingatkan untuk bekerja dengan semangat, menjaga, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh seluruh program prioritas nasional yang diarahkan Presiden, terutama yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat.
Di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Pemprov Jawa Tengah menyatakan komitmen kuat dalam mendukung target nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dan pencapaian swasembada pangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelarasan RPJMN ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah.
Untuk sektor pangan, Pemprov Jateng pada 2026 menetapkan arah pembangunan sebagai provinsi penyangga lumbung pangan nasional. Fokus diarahkan pada peningkatan produktivitas, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pengamanan produksi. Target produksi ditetapkan sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) untuk padi dan 3,7 juta ton jagung.
Di sektor ekonomi, Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 sebesar 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,04 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor industri, perdagangan, konstruksi, serta akomodasi dan makan minum. Ke depan, pertumbuhan akan didorong melalui penguatan sektor unggulan, kemandirian desa, pengendalian inflasi, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan, serta penguatan mitigasi bencana.
Upaya tersebut sejalan dengan strategi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah pada Agustus 2025 tercatat turun menjadi 4,66 persen. Kebijakan pangan berkelanjutan dinilai berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Berbagai program disiapkan, antara lain pengembangan petani milenial, peningkatan kualitas SDM pertanian dan nelayan, hilirisasi SDA, revitalisasi Balai Latihan Kerja, pemagangan, kewirausahaan, serta penguatan kolaborasi industri.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemprov Jateng menyiapkan strategi pembangunan dan revitalisasi sekolah, pengembangan SMK boarding dan sekolah unggulan, serta perluasan program Sekolah Rakyat. Sementara di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada peningkatan layanan dokter spesialis keliling, dukungan program cek kesehatan gratis, pemenuhan tenaga kesehatan, dan penguatan peran kader Posyandu.
Selain itu, strategi pembangunan infrastruktur dan tata ruang juga disiapkan melalui pengembangan 10 wilayah pengembangan dan 10 aglomerasi ekonomi baru. Prioritas diarahkan pada hilirisasi pertanian, reforma agraria, penyediaan perumahan, penanganan kawasan permukiman kumuh, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. (jj02/e02)
