SEMARANG, jatengjuara.com – Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya menjaga lahan sawah dilindungi (LSD) demi mengokohkan Jawa Tengah sebagai penopang utama pangan nasional. Pesan itu disampaikan saat menghadiri pelepasan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri, di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Sabtu (28/2/2026) malam.
Luthfi meminta jajaran Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah tetap konsisten mengawal perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, terlepas dari adanya pergantian pimpinan.
“Kolaborasi yang sudah lama terjalin ini harus ditetapkan dan ditingkatkan, terlepas ada atau tidaknya pergantian pimpinan BPN Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Menurutnya, ATR/BPN memegang peran strategis dalam menjamin kepastian hukum atas tanah hingga tingkat desa. Sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dinilai krusial untuk menuntaskan berbagai persoalan agraria, termasuk perlindungan LSD yang menjadi fondasi ketahanan pangan.
Selain sektor pertanian, kerja sama juga diarahkan untuk mendukung iklim investasi. Luthfi menekankan, kepastian hak atas tanah menjadi syarat utama masuknya investor, namun tanpa mengorbankan lahan sawah yang telah dilindungi.
Kolaborasi tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan sinergitas penyelenggaraan urusan agraria, pertanahan, dan penataan ruang, serta perjanjian kerja sama sertifikasi Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Sepanjang 2025, realisasi sertifikasi LP2B mencapai sekitar 240 bidang di Blora, Wonosobo, dan Cilacap. Secara kumulatif periode 2023–2025, tercatat 5.331 bidang tersertifikasi di 22 kabupaten.
Di sisi lain, penataan administrasi pertanahan pada 2024–2025 mencakup 160 bidang. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga berjalan, di antaranya penetapan lokasi bufferzone PT KPI RU IV Cilacap, Bendungan Bodri di Kendal dan Temanggung, serta Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1.
Capaian Gugus Tugas Reforma Agraria selama 2025 meliputi redistribusi 1.050 bidang—terdiri atas 616 bidang di Cilacap dan 444 bidang di Brebes—serta penataan akses reforma agraria bagi 3.700 keluarga.
Lampri menyebut dukungan Pemprov Jateng dan Forkopimda mempercepat penyelesaian sejumlah agenda strategis. Salah satunya penuntasan lebih dari 2.000 bidang tanah kategori KW 4, 5, dan 6 (KW 456), yakni sertifikat terbitan 1961–1967 yang belum dilengkapi peta kadaster dan rawan sengketa.
“Saya senang atas capaian untuk menekan KW 456 ini, karena merupakan potensi masalah dan persoalan,” paparnya.
Lampri kini dipercaya menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Posisi Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah untuk sementara diisi Kartono Agustiyanto sebagai pelaksana tugas. (jj02/e02)
