Semarang, jatengjuara.com — Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan pola kerja kolaboratif yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan aktif elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan yang telah lama bergerak di tingkat akar rumput.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Semarang. Dalam kesempatan tersebut, ia menilai Muhammadiyah melalui LDK memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ahmad Luthfi menyebut konsep collaborative government menjadi kunci dalam mendorong kemajuan Jawa Tengah. Sinergi lintas sektor, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan, dinilai mampu memperkuat efektivitas program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
“Pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Kolaborasi dengan organisasi yang memiliki rekam jejak nyata di tengah masyarakat sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, LDK Muhammadiyah memiliki keunggulan dalam menjangkau komunitas-komunitas yang selama ini sulit disentuh kebijakan publik, seperti kelompok marjinal, masyarakat di wilayah terpencil, serta komunitas rentan lainnya. Peran tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi juga menyinggung target Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai swasembada pangan pada 2026. Target tersebut, kata dia, memerlukan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Muhammadiyah yang memiliki jaringan hingga tingkat paling bawah.
Menurutnya, dakwah yang dijalankan LDK tidak sebatas penyampaian ajaran keagamaan, tetapi juga mencakup upaya membangun kesadaran sosial, ketahanan ekonomi, serta kemandirian komunitas.
“Peran LDK sangat relevan dengan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dakwah di sini hadir sebagai kekuatan sosial yang mendorong perubahan nyata,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, Muhammadiyah merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.
Rakornas II LDK PP Muhammadiyah sendiri menjadi forum konsolidasi nasional dakwah komunitas, sekaligus menegaskan bahwa dakwah memiliki peran luas dalam menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di tengah masyarakat. (jj02/e02)
