SEMARANG, jatengjuara.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik dan mengambil sumpah 1.049 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Prosesi pelantikan digelar di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (15/1/2026), dan diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, serta pengawas. Sejumlah pejabat mengikuti pelantikan secara daring. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekretaris Daerah Sumarno.
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab besar, bukan sekadar posisi struktural yang dapat diatur atau ditunda.
Ia juga menanggapi berbagai spekulasi yang sempat beredar terkait pengisian jabatan di organisasi perangkat daerah. Menurutnya, seluruh proses pengangkatan telah melalui mekanisme sistem merit dan penilaian profesional, dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Dalam Negeri.
“Penempatan jabatan tidak ditentukan oleh siapa pun secara personal. Yang menjadi penentu adalah kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur itu sendiri,” ujarnya.
Dari total 1.049 pejabat yang dilantik, sebanyak 46 orang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, terdiri atas 37 pengukuhan jabatan definitif dan sembilan pengangkatan berdasarkan rekomendasi BKN.
Selanjutnya, 381 pejabat administrator dilantik, dengan rincian 71 pengukuhan jabatan tetap, 309 hasil rekomendasi BKN, serta satu orang berdasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, 623 pejabat pengawas turut dilantik, terdiri atas 175 pengukuhan jabatan definitif dan 440 berdasarkan rekomendasi BKN.
Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang bersih dan profesional. Ia secara tegas melarang praktik penitipan jabatan dalam bentuk apa pun.
“Tidak ada titip-menitip jabatan. Siapa pun yang mencoba, justru akan saya coret,” tegasnya.
Menurutnya, rotasi, mutasi, dan promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang diperlukan untuk menjaga kinerja birokrasi tetap sehat dan adaptif. Ia menekankan bahwa aparatur pemerintah harus menempatkan pelayanan publik sebagai orientasi utama.
“Birokrasi ini hadir untuk melayani. Masyarakat adalah pihak yang harus kita utamakan,” katanya.
Gubernur juga meminta seluruh aparatur sipil negara meningkatkan integritas, kapasitas, dan kompetensi, serta memperkuat kerja sama lintas organisasi perangkat daerah demi kelancaran pembangunan di Jawa Tengah.
“Kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (jj02/e02)
