SEMARANG, jatengjuara.com — Peringatan Hari Buruh Internasional yang bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional tahun ini diwarnai aksi penyampaian aspirasi oleh buruh dan mahasiswa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (1/5/2026). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai jalannya kegiatan tersebut sebagai cerminan kedewasaan berdemokrasi, karena berlangsung tanpa gangguan berarti.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memilih hadir langsung di tengah massa untuk memastikan komunikasi berjalan dua arah. Ia menekankan bahwa stabilitas daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan masyarakat luas terhadap iklim investasi di Jawa Tengah.
“Terima kasih bahwa pelaksanaan May Day di 35 kabupaten/kota berjalan tertib dan aman. Rasa aman merupakan salah satu investasi di Jawa Tengah. Rasa aman ini akan menambah kepercayaan publik terhadap Jawa Tengah,” kata Gubernur Luthfi, saat berbicara di depan massa aksi.
Menurutnya, peringatan May Day tidak semata menjadi agenda tahunan, melainkan ruang bagi pekerja untuk menegaskan posisi mereka dalam sistem ketenagakerjaan. Ia memandang kontribusi buruh sebagai elemen penting dalam pembangunan daerah, sehingga berbagai bentuk kegiatan peringatan—baik aksi, kegiatan sosial, hingga hiburan—perlu dipandang sebagai bagian dari dinamika yang sehat.
Di sisi kebijakan, pemerintah daerah mengklaim telah menggulirkan sejumlah program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Di antaranya pengembangan koperasi karyawan untuk akses kebutuhan pokok, penyediaan fasilitas penitipan anak, hingga dukungan transportasi publik yang lebih terjangkau. Program perumahan bagi buruh juga disebut menjadi bagian dari sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Selain menyampaikan pandangan di hadapan massa, gubernur juga membuka ruang dialog dengan perwakilan buruh dan mahasiswa. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu mengemuka, mulai dari kejelasan kompensasi pemutusan hubungan kerja, kondisi infrastruktur yang dilalui pekerja, hingga sistem kerja outsourcing yang kembali dipersoalkan.
Isu lain yang turut disampaikan meliputi perlindungan tenaga kerja disabilitas, pengawasan terhadap perusahaan di sektor media, serta akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi keluarga buruh. Dari kalangan mahasiswa, perhatian tertuju pada kebijakan pendidikan tinggi, khususnya rencana penyesuaian program studi dengan kebutuhan industri.
Pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui mekanisme yang ada, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait di bidang ketenagakerjaan. Dialog ini diharapkan menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi yang lebih konkret bagi persoalan yang dihadapi pekerja di Jawa Tengah. (jj02/e02)
