SEMARANG, jatengjuara.com — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima audiensi Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” Kabupaten Banyumas di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang dihadapi desa, mulai dari bantuan keuangan hingga relokasi fasilitas kesehatan.
Dalam audiensi itu, para kepala desa menyampaikan tiga isu utama. Pertama, terkait pemerataan Bantuan Keuangan (Bankeu) desa atau Bantuan Gubernur. Ketua Umum Paguyuban Satria Praja Banyumas, Saifuddin, menyebut kondisi keuangan desa saat ini tertekan akibat pemangkasan dana desa dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menilai dukungan dari pemerintah provinsi menjadi krusial agar pembangunan desa tetap berjalan. Menurutnya, bantuan gubernur diharapkan dapat menjangkau seluruh desa secara lebih merata.
Isu kedua menyangkut pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sejumlah desa masih menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti keterbatasan lahan, status tanah, hingga kesiapan pembangunan gedung koperasi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi kepala desa apabila tidak dibarengi regulasi dan pendampingan yang jelas.
Saifuddin menambahkan, tidak semua desa memiliki tanah kas desa, sementara program KDMP mensyaratkan keberadaan bangunan fisik. Oleh karena itu, pihaknya meminta kejelasan kebijakan serta dukungan pelatihan dan pendampingan dari pemerintah.
Persoalan ketiga yang disampaikan adalah rencana relokasi Puskesmas Cilongok II. Paguyuban mempertanyakan perubahan lokasi relokasi yang sebelumnya telah ditetapkan melalui surat pada 19 September 2025 di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, namun kemudian dialihkan ke lokasi lain melalui keputusan pemerintah kabupaten.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti. Ia langsung menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi agar berkoordinasi dengan OPD Kabupaten Banyumas.
Untuk bantuan keuangan desa, Luthfi meminta agar desa-desa yang belum menerima bantuan dapat diusulkan melalui anggaran perubahan. Ia menegaskan tidak ingin upaya kepala desa dalam membangun wilayahnya terhambat oleh keterbatasan anggaran.
Terkait KDMP, Luthfi menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Eddy Sulistyo Bramiyanto untuk memberikan penjelasan langsung kepada perwakilan paguyuban. Berdasarkan data dinas, saat ini terdapat 8.523 KDMP berbadan hukum di Jawa Tengah, dengan 74 persen di antaranya telah beroperasi. Total anggota mencapai sekitar 200 ribu orang dengan modal terkumpul sebesar Rp34,1 miliar.
Luthfi menegaskan, sebagai program nasional, KDMP harus dijalankan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kemampuan desa, termasuk opsi penggabungan koperasi bagi desa yang tidak memiliki lahan.
Sementara itu, terkait relokasi Puskesmas Cilongok II, Gubernur juga meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas guna memperjelas dasar dan pertimbangan perubahan lokasi relokasi. (jj02/e02)
