SEMARANG, jatengjuara.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim berhasil menekan angka kemiskinan sepanjang 2025. Namun, capaian tersebut kini berada di bawah sorotan DPRD yang bersiap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa seluruh arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah turunnya angka kemiskinan.
“Output pembangunan itu jelas, masyarakat harus lebih sejahtera. Ukurannya konkret: kemiskinan turun,” ujarnya usai rapat paripurna di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (31/3/2026).
Data Pemprov mencatat, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58 persen pada 2024 menjadi 9,39 persen di 2025. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 4,78 persen menjadi 4,32 persen. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional, dengan realisasi investasi menyentuh Rp88,8 triliun.
Meski demikian, Luthfi menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ia menyebut pendekatan lintas bidang—mulai dari perumahan, kesehatan, pendidikan hingga ekonomi—menjadi kunci intervensi.
Salah satu program yang disorot adalah perbaikan sekitar 17 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini disebut tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga menjadi pintu masuk intervensi lain seperti penanganan stunting, akses pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Di sektor pendidikan, Pemprov juga mengandalkan program sekolah gratis bagi keluarga miskin melalui skema kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng. Sementara bantuan sosial diklaim terus diarahkan agar lebih tepat sasaran.
Tak hanya program daerah, Pemprov juga mengakselerasi sejumlah program nasional. Di antaranya program makan bergizi gratis yang telah menjangkau lebih dari 4,29 juta penerima, pembangunan rumah, hingga layanan kesehatan gratis yang diklaim telah menjangkau lebih dari 14 juta warga.
Namun, klaim keberhasilan tersebut belum sepenuhnya tanpa catatan. Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, memastikan pihaknya akan menguliti laporan kinerja tersebut melalui panitia khusus (pansus) yang telah dibentuk.
“LKPJ sudah kami terima, tapi ini belum final. Akan kami review secara menyeluruh dan kami beri catatan untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.
Evaluasi DPRD ini akan menjadi penentu, apakah capaian yang diklaim pemerintah benar-benar berdampak signifikan bagi masyarakat, atau masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di 2026. (jj02/e02)
