Semarang, jatengjuara.com – Provinsi Jawa Tengah saat ini telah mengoperasikan 14 Sekolah Rakyat yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 166 Sekolah Rakyat yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara nasional di 34 provinsi.
Peresmian program nasional Sekolah Rakyat dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin, 12 Januari 2026.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menjelaskan bahwa seluruh Sekolah Rakyat di Jateng merupakan sekolah rintisan yang telah mulai beroperasi sejak Juli hingga September 2025. Total terdapat 1.275 peserta didik yang kini menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.
“Peserta didiknya mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA, dan seluruhnya tinggal di asrama. Alhamdulillah, mereka betah,” ujar Imam di sela acara peresmian.
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah tersebar di sejumlah daerah, di antaranya Pati, Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Sragen, Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Surakarta, Banjarnegara, Kebumen, dan Blora.
Target Penambahan Sekolah Rakyat Tahun 2026
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak berhenti pada capaian tersebut. Pada tahun 2026, Pemprov Jateng menargetkan penambahan empat Sekolah Rakyat baru melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Empat daerah yang telah diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat baru meliputi Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang. Sekolah-sekolah tersebut direncanakan mulai menerima siswa pada tahun ajaran 2026/2027.
Intervensi Keluarga Siswa Jadi Fokus Program
Imam menambahkan, program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1 dan desil 2), tetapi juga menyasar pemberdayaan keluarga siswa.
“Kami menjalankan instruksi Gubernur Jawa Tengah. Anak-anak disekolahkan, keluarganya juga diintervensi agar bisa bangkit secara ekonomi,” jelasnya.
Bentuk intervensi tersebut antara lain perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan akses listrik, air bersih, jamban, hingga bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga siswa.
“Tujuannya agar keluarga menjadi mandiri dan berdaya secara berkelanjutan,” tambah Imam.
Sekolah Rakyat Dinilai Efektif Tekan Kemiskinan
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Selain 14 Sekolah Rakyat rintisan, Pemprov Jateng juga mengelola SMK Jateng di Semarang, Pati, dan Purbalingga sebagai bagian dari penguatan pendidikan vokasi.
“Ini bentuk nyata kehadiran negara. Di satu sisi kita menekan kemiskinan ekstrem, di sisi lain menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mendukung investasi padat karya di Jawa Tengah,” kata Luthfi saat berkunjung ke Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 45 Semarang.
Menurutnya, sistem boarding school yang diterapkan di Sekolah Rakyat sangat penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik sebagai bekal masa depan. (jj02/e02)
