SEMARANG, jatengjuara.com – PDI Perjuangan Jawa Tengah mengambil posisi tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Partai banteng menilai gagasan tersebut berpotensi memangkas hak konstitusional rakyat yang telah diperjuangkan panjang lewat pilkada langsung.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Endro Dwi Cahyono, menegaskan demokrasi tidak boleh direduksi semata-mata menjadi hitung-hitungan anggaran. Menurutnya, efisiensi biaya tak bisa dijadikan alasan mencabut hak publik untuk memilih pemimpin daerah secara langsung.
“Demokrasi tidak bisa diukur dari murah atau mahalnya biaya,” kata Endro di Semarang, Jumat (16/1/2026).
Endro menyebut, setiap sistem politik pasti memiliki celah. Namun kelemahan itu, kata dia, harus diperbaiki – bukan dijadikan dalih untuk mengubah prinsip dasar kedaulatan rakyat. “Kalau ada masalah, carikan solusi. Jangan justru mengambil hak rakyat,” ujarnya.
Ia menilai pilkada langsung tetap menjadi mekanisme paling representatif meski kerap dikritik boros anggaran. Partisipasi publik, lanjut Endro, adalah inti demokrasi yang tak boleh ditawar.
Menanggapi dorongan sejumlah partai agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD demi efisiensi, Endro menyatakan penolakan total. Ia menilai pilkada langsung merupakan hasil kesepakatan politik yang lahir dari proses dan pengorbanan panjang.
“Sistem ini tidak lahir instan. Banyak perjuangan dan korban di baliknya. Kalau ada kelemahan, perbaiki mekanismenya, bukan aturannya,” tegasnya.
Endro juga menyinggung praktik politik uang yang kerap muncul dalam pilkada. Menurutnya, problem itu bersumber dari mahalnya biaya politik. Karena itu, ia mendorong semua pihak duduk bersama merumuskan langkah konkret untuk menekan ongkos politik tanpa menghilangkan hak pilih rakyat.
“Perbedaan pendapat itu wajar. Tapi sikap partai kami jelas: menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD,” tutup Endro. (jj02/e02)
