SEMARANG, jatengjuara.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memacu peningkatan produktivitas pangan melalui kerja sama lintas sektor. Berbagai kolaborasi strategis dibangun sebagai langkah serius menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu penopang utama pangan nasional pada 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (29/1/2026) malam.
Rakornas itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir, jajaran Forkopimda Jawa Tengah, serta perwakilan LDK dari berbagai daerah di Indonesia.
Ahmad Luthfi menjelaskan, salah satu langkah konkret yang telah ditempuh yakni menyepakati komitmen bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk mengejar target produksi gabah kering giling (GKG) sekitar 10,5 juta ton pada tahun ini. Selain padi, peningkatan produktivitas komoditas pangan lain seperti jagung juga menjadi perhatian.
Tak hanya di tingkat daerah, Pemprov Jateng juga memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, organisasi kemasyarakatan, hingga sektor swasta. Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita ingin semua pihak terlibat. Kolaborasi ini mencakup tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah, untuk bersama-sama membangun Jawa Tengah,” ujar Luthfi.
Ia pun mendorong Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah agar aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Menurutnya, dakwah tidak hanya berkaitan dengan nilai keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, kinerja Jawa Tengah dalam sektor pangan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat apresiasi. Sejumlah program unggulan dinilai memberikan dampak nyata terhadap ketahanan pangan nasional.
Zulkifli menyebut, swasembada pangan menjadi agenda utama pemerintah pusat. Pada 2025, produksi beras nasional tercatat surplus hingga 4 juta ton, sehingga Indonesia tidak lagi melakukan impor beras.
“Kalau dikerjakan secara konsisten, target itu sangat mungkin. Tahun 2025 tidak impor beras, dan 2026 insyaallah berlanjut. Jagung juga sama, dan nilai tukar petani terus membaik,” katanya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menambahkan, gagasan yang disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi sejalan dengan ruh gerakan Muhammadiyah. Sejak awal, Muhammadiyah memang mengusung dakwah yang berpadu dengan misi sosial dan pembangunan.
Ia mencontohkan, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan telah merintis berbagai gerakan kemaslahatan, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, panti asuhan, hingga aktivitas sosial dan penanggulangan bencana, yang manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat. (jj02/e02)
