SEMARANG. Jatengjuara.com – Gagasan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang dilontarkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menuai respons beragam dari pemerintah daerah. Usulan yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) beralih ke transportasi umum, bersepeda, bahkan berjalan kaki hingga berlari ke kantor itu dinilai progresif, namun belum tentu relevan di semua wilayah.
Kebijakan tersebut muncul sebagai respons terhadap rencana penghematan energi nasional akibat dampak konflik di Timur Tengah. Luthfi menyebut, skema ini masih dalam tahap pengkajian, sembari menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Semua opsi sedang dihitung, termasuk kemungkinan Work From Anywhere (WFA). Tapi prinsipnya, kita dorong ASN tidak bergantung pada kendaraan pribadi,” ujar Luthfi usai kegiatan di Semarang, Senin (30/3/2026).
Respons Daerah Terbelah
Dukungan penuh datang dari Surakarta. Wali Kota Respati Ardi menyatakan kesiapan menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan, Pemkot Solo telah lebih dulu menerapkan sistem kerja fleksibel berupa WFA satu kali dalam sebulan bagi ASN non-layanan publik.
Menurutnya, langkah efisiensi sudah menjadi kebutuhan, terutama setelah adanya pemangkasan anggaran transfer dari pusat.
“Kalau memang harus naik sepeda atau jalan kaki, kami siap. Efisiensi ini sudah kami mulai sejak awal,” tegasnya.
Sebaliknya, pendekatan berbeda disampaikan oleh Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya. Ia menilai, penerapan kebijakan ekstrem seperti bersepeda atau berlari ke kantor tidak akan memberikan dampak signifikan di wilayahnya.
Menurut Ammy, jarak antar fasilitas pemerintahan di Cilacap relatif dekat, sehingga efisiensi BBM dari kebijakan tersebut dianggap minim.
“Perjalanan dari rumah dinas ke kantor saja sangat dekat. Jadi tidak perlu sampai ekstrem,” ujarnya.
Daerah Lain Cenderung Menunggu
Sementara itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Cahandra, memilih bersikap lebih moderat. Ia menyatakan kesiapan mengikuti kebijakan gubernur, meski masih menunggu instruksi resmi.
Di Pati sendiri, langkah efisiensi energi telah mulai dilakukan melalui pemanfaatan panel surya, termasuk melibatkan sektor swasta dalam penyediaan energi alternatif.
Tak Sekadar Transportasi
Penghematan energi yang diusulkan tidak hanya menyasar pola transportasi ASN. Pemprov Jateng juga mengklaim telah menjalankan berbagai program jangka panjang, seperti pengembangan ribuan desa mandiri energi dan penggunaan gas alam oleh BUMD.
Di sisi lain, sejumlah daerah mulai mengembangkan alternatif lain, seperti penggunaan kendaraan listrik, transportasi umum ramah lingkungan, hingga penerapan sistem kerja hybrid guna mengurangi mobilitas harian pegawai.
Ujian Implementasi di Lapangan
Meski bertujuan mendorong efisiensi dan kesadaran lingkungan, implementasi kebijakan ini diperkirakan akan menghadapi tantangan, terutama terkait kondisi geografis, infrastruktur transportasi, serta karakteristik masing-masing daerah.
Perbedaan respons dari Solo dan Cilacap menunjukkan bahwa satu kebijakan belum tentu cocok diterapkan secara seragam. Namun demikian, dorongan menuju gaya hidup hemat energi dinilai menjadi langkah penting di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini dihadapkan pada tugas menyeimbangkan antara idealisme kebijakan dan realitas di lapangan, sebelum aturan resmi benar-benar diberlakukan. (jj02/e02)
