SEMARANG, jatengjuara.com — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti, meminta pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sistem yang berjalan saat ini, khususnya model dapur terpusat.
Menurutnya, pendekatan produksi makanan dalam skala besar justru membuka celah persoalan, mulai dari keamanan pangan hingga pemborosan akibat makanan yang tidak dikonsumsi siswa.
“Produksi ribuan porsi dalam waktu singkat berisiko tinggi. Proses yang dimulai sejak malam hari dan distribusi panjang membuat kualitas makanan sulit terjaga,” ujarnya di Semarang, Rabu (15/4/2026).
Messy menilai, pola memasak dalam jumlah 2.000 hingga 4.000 paket per dapur berpotensi menurunkan mutu makanan sebelum sampai ke tangan siswa. Ia menyoroti rantai distribusi yang panjang sebagai faktor utama makanan menjadi kurang layak konsumsi saat jam makan siang.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar pengolahan makanan dialihkan ke masing-masing sekolah dengan skala lebih kecil. Model ini dinilai lebih terkendali dan memungkinkan penyesuaian menu sesuai kebutuhan siswa.
“Kalau dimasak langsung di sekolah, kualitas bisa dijaga. Selain itu, menu lebih sesuai selera anak-anak,” katanya.
Ia juga mendorong pelibatan wali murid dalam proses memasak. Menurutnya, partisipasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas makanan, tetapi juga mengurangi potensi food waste.
Messy mencontohkan praktik di negara seperti Jepang dan Korea Selatan, di mana penyediaan makanan sekolah dilakukan dalam skala terbatas dan terdesentralisasi. Sistem tersebut dinilai lebih efektif dalam menjaga mutu sekaligus efisiensi.
Dorongan evaluasi ini menguat setelah insiden keracunan yang menimpa puluhan siswa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 80 orang dilaporkan mengalami gejala seperti mual dan sakit perut setelah mengonsumsi menu MBG pada Senin (13/4/2026).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bantul, Hermawan Setiaji, menyebut mayoritas korban berasal dari dua sekolah menengah pertama di wilayah tersebut.
Dengan anggaran program yang disebut mencapai Rp1 triliun per hari secara nasional, Messy menilai perubahan sistem menjadi krusial. Ia menekankan bahwa efektivitas penggunaan anggaran harus sejalan dengan jaminan keamanan pangan bagi siswa.
“Anggarannya besar, jadi sistemnya juga harus tepat. Jangan sampai tujuan program tidak tercapai,” tegasnya.
Evaluasi menyeluruh terhadap skema MBG kini dinilai mendesak untuk memastikan program berjalan aman, efisien, dan benar-benar bermanfaat bagi penerima. (jj02/e02)
