SEMARANG, jatengjuara.com — Kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang resmi mulai diterapkan per 1 April 2026. Di balik langkah efisiensi energi ini, Pemkot memastikan pelayanan publik tidak boleh terganggu.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan bahwa penerapan WFH setiap hari Jumat bukan sekadar mengikuti arahan pusat, tetapi juga bagian dari strategi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di sektor pemerintahan.
“Efisiensi penting, tapi pelayanan kepada masyarakat tetap prioritas utama. Tidak boleh ada yang dikorbankan,” tegasnya.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari edaran Kementerian Dalam Negeri terkait penghematan energi. Meski demikian, Pemkot Semarang menyiapkan skema khusus agar layanan tetap berjalan normal.
Sejumlah sektor vital dipastikan tetap beroperasi penuh tanpa WFH, terutama layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta layanan perizinan yang tetap buka seperti biasa.
Pemkot juga tengah merumuskan pola kerja baru agar sistem WFH tidak mengganggu ritme pelayanan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyesuaikan mekanisme kerja, termasuk pembagian tugas antara pegawai yang bekerja dari rumah dan yang tetap bertugas di kantor.
Di sisi lain, pengawasan menjadi perhatian serius. Pemkot melibatkan inspektorat dan pimpinan OPD untuk memastikan ASN tetap produktif meski bekerja dari rumah.
“Pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada sistem yang memastikan kinerja tetap terjaga,” ujar Agustina.
Tak hanya soal pelayanan, kebijakan ini juga dibebani target efisiensi yang terukur. Setiap OPD diminta menghitung potensi penghematan BBM yang dihasilkan dari penerapan WFH. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar evaluasi sekaligus dimasukkan dalam perubahan anggaran daerah.
Pemkot berharap, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penghematan energi, tetapi juga menjadi langkah awal menuju sistem kerja yang lebih fleksibel dan modern.
Dengan skema yang masih terus dimatangkan, WFH di Semarang kini diuji: apakah mampu menghadirkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik, atau justru menimbulkan tantangan baru dalam birokrasi. (jj02/e02)
